Korupsi di Indonesia

2. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian

Dampak korupsi jika dilihat dari perspektif ekonomi menunjukkan bahwa korupsi justru memperlambat atau menurunkan  pertumbuhan ekonomi, disamping juga menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Temuan dari Murphy, Shleifer,dan Vishny menunjukkan bahwa negara-negara yang banyak aktivitas korupsi atau ‘rent seeking activities’ cenderung lambat pertumbuhan ekonominya. Pandangan ini lebih mudah dipahami karena adanya korupsi berarti ada biaya lain-lain atau akan mempersulit suatu aktivitas ekonomi yang akibatnya bisa meninggikan biaya atau memperkecil minat untuk melakukan investasi sehinggga mengganggu kelancaran pertumbuhan ekonomi.

Dalam terminologi ilmu ekonomi, reformasi ekonomi didefinisiakan sebagai suatu proses perubahan kelembagaan yang membawa pada peningkatan tingkat pertumbuhan produktivitas input total (Total Factor Productivity, TFP). Adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme telah menimbulkan adanya pengalokasian sumber daya menjadi tidak optimal atau melahirkan ketidak efisienan dalam proses produksi. Keluaran (output) dari suatu proses produksi menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terjadi jika tidak ada KKN. Dengan kata lain produksi barang dan jasa tidak mencerminkan prinsip least cost combination atau kombinasi ongkos paling murah.

 

3. Pemberantasan Korupasi

Adanya sistem hukum yang kuat dan independent akan memberikan peluang munculnya organisasi relawan swasta (private voluntary organizations) dan lembaga pengawasan umum atau masyarakat (office of controller-general). Lembaga-lembaga ini akan memperkuat kelembagaan pemerintah walaupun dengan intervensi yang minimal dalam mendukung jalannya pembangunan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sendirian, melainkan juga secara simultan dibarengi dengan perkembangan bidang-bidang lainnya seperti bidang politik dan hukum.

Beberapa faktor yang mendorong dan memberi peluang terjadinya ppraktik korupsi dalam birokrasi antara lain : kekuasaan mutlak birokrasi untuk mengalokasikan sumber daya atau pekerjaan pada pelaku ekonomi lainnya, kekuasaan untuk melakukan perijinan, rendahnya gaji pegawai negeri, lemahnya pengawasan dan aturan hukum yang ada, lemahnya penegakan hukum dan sebagainya. Oleh karena itu agenda reformasi dalam menghapus korupsi tidak cukup hanya mengejar atau mengusut pelaku-pelaku korupsi tapi juga membenahi faktor-faktor  penyebab dan faktor yang memberi peluang terjadinya korupsi.

Pada periode jangka menengah ke panjang adalah mungkin untuk menurunkan korupsi dari tingkat korupsi yang tinggi ke tingkat yang rendah, melalui pemberian jaminan adanya hak atas kebutuhan dasar ekonomi dan kebebasan sipil, peningkatan kompetisi politik dan ekonomi dan mendorong pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat. Perombakan institusi dan perubahan aturan yang selama ini mengekang dan menghambat proses reformasi saatnya untuk dikerjakan. Pembentukan Komite pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi awal yang baik bagi upaya pemberantasan korupsi asal dilakukan secara serius dan konsisten.

Tentang Triyanto Banyumasan

Mencoba Tersenyum di saat marah itu perlu
Pos ini dipublikasikan di Perekonomian Indonesia dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s